Peraturan

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menyelenggarakan tata kelola transportasi, kelalulintasan, dan pelayanan publik yang berlandaskan pada hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Gresik yang berlaku saat ini:

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (Landasan Utama)

   • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

   • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

   • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

   • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan Perhubungan dan Regulasi Pengujian Teknis (Kementerian & Perhubungan)

   • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

   • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

   • Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

   • Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

   • Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor.

   • Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor.

   • Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Terkait Blue Full Cycle Nomor SK.AJ.502/54/10/2024.

3. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Pemerintah Kabupaten Gresik)

   • Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Pelayanan Umum.

   • Peraturan Bupati Gresik tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang dan Mobil Barang Transportasi Logistik/MBLB di Wilayah Kabupaten Gresik.

   • Peraturan Bupati Gresik tentang Tata Kelola Perparkiran dan Sarana Prasarana Transportasi Daerah.

Implementasi seluruh regulasi ini diwujudkan secara konsisten melalui jaminan kelaikan teknis fisik kendaraan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) dengan kemudahan pendaftaran online SIAP_KIR dan integrasi tata kelola administrasi internal, serta penegakan aturan jam melintas di jalan raya demi mewujudkan ekosistem transportasi daerah yang aman, tertib, dan berkeselamatan.