TUGAS POKOK DINAS

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok yaitu :

 

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan

 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan adalah:

  1. Penunjukkan lokasi penyelenggaraan terminal penumpang dan barang kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ;
  2. Penunjukkan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
  3. Penunjukkan lokasi tempat – tempat penyeberangan orang ;
  4. Pengaturan tentang pembatasan pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor ;
  5. Penunjukkan lokasi pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum di wilayah Kabupaten ;
  6. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu – rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
  7. Pemberian ijin pendirian perusahaan kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
  8. Pemberian ijin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya ;
  9. Pemberian ijin operasi angkutan jalan dan trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah Kabupaten ;
  10. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat – alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur ;
  11. Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu di wilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan Propinsi dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional ;
  12. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan propinsi dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional ;
  13. Penetapan kecepatan maksimal kendaraan bermotor pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten dengan persetujuan Kepala Daerah untuk jalan Kabupaten dan persetujuan Pemerintah untuk jalan nasional ;
  14. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu, prasarana lalu lintas serta tanda – tanda di jalan Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan jalan nasional dengan persetujuan Pemerintah, kecuali pembangunan dan peningkatan jalan ;
  15. Penetapan pelabuhan kegiatan – kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di Kabupaten ;
  16. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbunya dan bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk jalan dalam wilayah daerah Kabupaten ;
  17. Penetapan dan pemberian ijin kursus mengemudi ;
  18. Penetapan larangan penggunaan jalan, sungia/ danaudan atau perairan laut wilayah daerah Kabupaten ;
  19. Sertifikasi laik pelayaran sungai dan Surat Tanda Kecepatan (STK) Nahkoda Pelayaran sungai, laut dan danau ;
  20. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut dalam wilayah Kabupaten ;
  21. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ;
  22. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
  23. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD ;
  24. Pelaksanaan tugas – tugas dinas yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.